Video di atas adalah mini dokumenter yang kami mahasiswa Jurnalistik: saya, Sindy, Berry, Angel, dan Devin buat sebagai pengingat bahwa nasib pers mahasiswa (persma) saat ini sedang kritis. Mencoba mengingatkan bahwa dulu mahasiswalah yang menggerakkan kemajuan dan demokrasi negeri ini lewat tulisan-tulisan dan suara-suara protes mereka. Namun saya tidak melihat itu sekarang. Tapi apa yang terjadi?

Di tulisan ini, saya berniat akan menceritakan tentang proses kejadian peristiwa pembungkaman yang dialami oleh LPM Lentera dari sudut pandang anggota-anggota. Bisa dibilang tulisan ini lebih ingin mendeksripsikan proses penggarapan mini dokumenter kami.

Oktober 2015..

Kala itu ada peristiwa yang cukup menggemparkan Indonesia sampai ke telinga Jokowi. Peristiwa yang membuat masyarakat terutama kaum muda dan mahasiswa di Indonesia geger. Peristiwa yang mengganyang asas demokrasi di negeri ini. Pembungkaman media. Ini bukan peristiwa ’65 atau ’98 yang dulu membungkam media secara terang-terangan. Pembungkaman saat ini lebih elit dari zaman dahulu. Meski kelihatannya lebih elit, ternyata pemerintah belum bisa lepas dari ketakutan sejarah yang terungkap.

Peristiwa pembungkaman media secara terang-terangan kembali lagi. Kali ini bukan pembungkaman media mainstream, melainkan pembungkaman media kampus. Pers mahasiswa (persma).

Persma yang diganyang oleh oknum pemerintahan itu adalah LPM Lentera, Salatiga, Semarang, Jawa Tengah. Media kampus tersebut dinilai menguak masa kelam kota Salatiga dan sejarah buruk Indonesia. Edisi yang dibredel itu berjudul “Salatiga Kota Merah”. Edisi tersebut memaparkan kondisi kota Salatiga yang ternyata dulu pernah menjadi tempat pembantaian anggota PKI. Lentera juga mengangkat persoalan kemanusiaan yang terjadi pada peristiwa G30S di Salatiga.

Tapi perlu diingat, LPM Lentera hanya salah satu contohnya. Ada sejumlah media kampus yang bernasib sama.

April 2017…

Berbekal pengetahuan sedikit dan rasa penasaran, saya beserta dua sahabat karib saya, Sindy dan Berry sengaja berangkat ke Semarang (1-2 April 2017) dengan tujuan menemui LPM Lentera untuk mendengar langsung cerita pembungkaman itu dan kami tuangkan ke dalam mini dokumenter. Saya ingat ketika kami membeli tiket kereta jurusan stasiun Semarang Tawang. Kemudian bermalam semalam di kota Semarang dengan niat menyicil footage untuk mini dokumenter kami. Keesokkan harinya, kami membeli tiket bus jurusan Salatiga. Tak ada 4 jam, kami sudah sampai di depan kampus UKSW. Awalnya kami kira penginapan kami dekat dari sana. Ternyata tidak. Jadi kami lanjut menggunakan angkutan umum dirintiknya hujan.

Singkat cerita, esok harinya kami bertemu dengan salah satu anggota LPM Lentera di UKSW. Ia adalah Pemimpin Umum LPM Lentera sekarang (2016-2017), Galih Agus Saputra.

Galih berbagi cerita kronologi terjadinya peristiwa pembungkaman itu ketika kami bermalam di Kota Salatiga di kawasan Sukowati. Kami sempatkan pergi ke redaksi LPM Lentera yang letaknya lumayan jauh dari kampusnya, UKSW dan penginapan kami. Bahkan kami pun tak bisa mengingat alamat lengkapnya.

Saya tak begitu ingat tanggal berapa pastinya LPM Lentera disatronin polisi daerah ketika Galih bercerita di siang itu. Namun Galih mendeskripsikan saat itu LPM Lentera sedang melakukan malam akrab (makrab) lalu 2 atau 3 orang anggotanya dipanggil oleh rektor universitasnya. Informasi lainnya terdengar, bahwa pihak rektorat mendapatkan telepon dari salah satu anggota organisasi masyarakat (ormas) yang namanya tidak diketahui. Rumornya si whistle-blower melaporkan “kelakuan” mahasiswa-mahasiswa UKSW yang mencoba mengangkat kembali isu sensitif negeri ini. Isu PKI dan peristiwa G30S.

Ketika saat itu juga 2 atau 3 orang, yang terdiri dari Arista, Pemimpin Umum (sebelum Galih menjabat); Bima, Pemimpin Redaksi (di periode yang sama dengan Arista); dan Septi, Bendahara saat itu, menghadap rektor mereka. Setelah itu tiga orang itu langsung digiring ke kantor polisi untuk diinterogasi, yang masing-masing orang diinterogasi selama 3-5 jam. Sedangkan majalah edisi Salatiga Kota Merah semuanya dibawa juga ke kantor polisi. Ketika ditanya akan diapakan majalah itu, polisi menjawab, “akan disita lalu dibakar.”

Arista, Bima, dan Septi tak mampu melakukan apapun saat itu. Ketiga anggota LPM Lentera itu hanya bisa mengikuti prosedur yang diinginkan oleh polisi. Toh, pihak rektorat juga tidak membantu mereka. Bahkan pihak rektorat masih meminta LPM Lentera menarik semua majalah yang sudah terjual. Mustahil, kan? Ujar Bima.

Selain itu, pihak rektorat malah berusaha untuk mengklarifikasi sekaligus meminta maaf atas kehebohan yang dilakukan oleh media kampus dan mahasiswanya. Hal ini diperlihatkan ketika pihak rektorat menggelar press conference, beberapa hari setelah pembredelan dan interogasi anggota LPM Lentera.

Menurut cerita Galih dan Bima, press conference itu isinya hanya stage pihak rektorat meminta maaf kepada semua pihak yang merasa dirugikan atas terbitnya majalah tersebut. Bahkan ketiga anggota LPM Lentera yang diundang tak mendapatkan jatah berbicara sama sekali. Bima merasa itu salah satu keironian yang ia rasakan dari tindakan kampusnya. Coba merenung sejenak, siapakah yang sebenarnya dirugikan di sini?

Sejak dan sebelum adanya press conference, pemberitaan pembredelan LPM Lentera sudah menggaung ke berbagai penjuru di Indonesia. Pasalnya, banyak media mainstream yang datang meliput. Meski begitu, tak ada tindakan apapun dari pihak pemerintah. Ini hanya dianggap permasalahan sepele ketimbang permasalahan hits lainnya.

Galih tak hanya menceritakan kronologi terjadinya penarikan dan pembredelan yang dialami oleh LPM Lentera. Kami sempat bertanya bagaimana proses penggarapan edisi tersebut, mulai dari brainstorming ide sampai penerbitan. Galih bercerita bahwa usungan ide menulis tentang isu 1965, PKI, dan G30S itu datang dari mereka yang sebenarnya hanya ingin merayakan 60 tahun peristiwa G30S tersebut. Hanya ingin menulis tulisan sebuah sejarah. Tak ada niatan untuk membuat sebuah sensasi.

Penggarapan edisi itu sendiri pun tidak mudah sama sekali. LPM Lentara memulai penggarapan lewat membaca buku-buku dan literatur lainnya. Lalu mencari narasumber yang bisa menceritakan juga menjelaskan banyak tentang kejadian tersebut di kota Salatiga itu. “Susah banget cari narasumber yang mau cerita tentang itu,” ujar Galih menjelaskan kendala terberat dari penggarapan itu.

Galih juga menulis beberapa tulisan di edisi tersebut. Salah satunya menulis tentang tempat/ lapangan pembantaian anggota PKI di kota Salatiga. Letaknya sangat jauh dari pusat kota Salatiga. Galih dengan senang hati mengajak kami melihat tempat yang ia ceritakan. Ketika sampai di sana, ekspektasi saya tentang sebuah lapangan itu hilang. Karena sebenarnya “lapangan” yang dirujuk oleh Galih itu sekarang sudah menjadi kebon karet. Kebon karet itu berada di kawasan Tuntang, entah bagaimana saya menjelaskan rute ke sana karena saya pun sudah tak ingat. Apalagi saat itu cuaca lumayan buruk, hujan. Jadi agak sedikit berkabut.

Sesampainya di sana, Galih mengantar kami masuk ke semak-semak untuk melihat makam-makam yang sudah diurus oleh masyarakat di sana. Padahal dahulu, itu hanya sebuah lubang besar yang memuat sekitar 12 orang. Bayangkan! Kami yang mendengar cerita itu syok di tempat. Bulu kuduk langsung merinding, mengingat kekejaman orang-orang yang membantai para korban. Bahkan Galih sempat menakut-nakuti kami bahwa di daerah sana masih sering terdengar suara-suara yang me-reka kejadian pembantaian dulu. Super merinding!

Setelah puas berkelana di Kota Salatiga dan bertukar cerita panjang bersama LPM Lentera, kami kembali ke Semarang pada 5 April 2017 untuk bertemu dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang. Kami ingin mendengar dan berdiskusi apa yang dilakukan AJI sebagai salah satu lembaga hukum yang melindungi pers di Indonesia.

Edi Faisol, Wartawan Tempo sekaligus anggota AJI Semarang, menceritakan kepada kami tentang penanganan AJI Semarang terhadap peristiwa yang dialami oleh LPM Lentera. Selama kasus berjalan, AJI Semarang mencoba membantu LPM Lentera secara advokasi. Mencoba untuk melindungi LPM Lentera. Tak hanya AJI Semarang, Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) datang membantu mendukung secara advokasi dan moril. Dukungan tak berhenti sampai sana, persma-persma dari berbagai daerah di Indonesia juga ikut mendukung dengan menyuarakan keresahan, dukungan, dan ketidaksetujuan pembredelan LPM Lentera.

Dukungan juga diberikan dari Jurnalis Investigasi sekaligus Ketua Watchdoc Dandhy Dwi Laksono. Diwawancarai kami pada 24 Maret 2017, Dandhy mengungkapkan sebuah pesan moril yang menggambarkan kondisi demokrasi berekspresi di Indonesia. Dandhy menyebut peristiwa ini merupakan “peristiwa kemunduran demokrasi, terutama kemunduran dalam kebebasan berekspresi.” Negara dengan sistem negara yang demokrasi seperti ini, bagi Dandhy sangat tidak pantas jika terjadi peristiwa pembredelan seperti itu. Apalagi pembredelan tejadi dengan persma, bukan pers mainstream. Ia sangat menyayangkan hal itu terjadi.

Menurut Agung Sedayu, Koordinator Aktivis Alumni PPMI, sikap yang diberikan oleh pihak rektorat UKSW tidak mencerminkan adanya kebebasan berekspresi di sana. Bagi Agung, karya dari LPM Lentera itu merupakan sesuatu yang harusnya diapresiasi, bukan dilarang atau bahkan dibredel. Dengan begitu, Agung menyimpulkan bahwa saat ini ada peluang kampus menjadi tidak ramah dengan kreativitas yang dilakukan oleh mahasiswanya, dan kampus menjadi anti-kritik.

Agung juga mengatakan sesuatu yang menurut saya dan teman-teman yang datang menemuinya saat mengisi sebuah acara Televisionair di Universitas Multimedia Nusantara, 17 Maret 2017 lalu, mengangguk setuju. Ia mengatakan bahwa kampus saat ini ada prasangka jika kekritisan itu sebuah bentuk mengekspresikan kebencian, bukan bentuk ekspresi kekhawatiran.

Setelah membaca tulisan ini, jangan lupa untuk menonton mini dokumenter kami ya! Saya berikan kesempatan kalian yang membaca ini untuk membentuk opini kalian masing-masing. Inti dari tulisan ini adalah saya ingin menjelaskan bahwa persma juga merupakan sesuatu yang perlu dan pantas mendapatkan perlindungan. Inti tulisan ini juga ingin memberikan gambaran bahwa demokrasi dan kebebasan ekspresi di Indonesia masih miris sekali. Padahal segala macam pembungkaman tak berhak menghentikan kebebasan berekspresi seseorang. Bahkan apapun..

Oleh Annisa Meidiana

Foto: http://persma.org/galeri/aksi-solidaritas-untuk-pers-mahasiswa-lentera-2015/

 

 

Advertisements